Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).
Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro rupanya kerap digunakan untuk "bancaan" korupsi di kalangan pemerintah desa. Setidaknya, sudah terdapat 7 kepala desa (Kades) yang terseret kasus korupsi dalam pengelolaan BKKD.
Menanggapi isu yang tengah ramai di masyarakat terkait pernyataan seorang pejabat publik yang bisa memantik kemarahan, akademisi sekaligus Dosen Psikologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bojonegoro (UNIGORO), Rio Candra Pratama, S.Psi., M.Psi., menekankan pentingnya keterampilan komunikasi publik yang harus dimiliki oleh setiap pejabat.
Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) tahun 2025, bertempat di Baresta Cafe & Resto, Sabtu (6/9/2025) kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Survei Penilaian Integritas (SPI) mulai Agustus hingga Oktober 2025. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengimbau pada pihak yang mendapat WA Blast dari KPK untuk segera mengisi.
Sebanyak 24 Kepala Sekolah (Kasek) di Kabupaten Bojonegoro diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan Chromebook yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro semakin memprihatinkan. Sebab, jumlah narapidana (Napi) di gedung tahanan yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro itu melebihi kapasitas. Bahkan, beberapa titik bangunan juga rawan jebol.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk memperketat proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Sebab, proses PBJ ini, rentan terjadi tindak pidana korupsi (Tipikor).
Eks Sekretaris Dinas (Sekdin) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Nanang Dwi Cahyo diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Pemeriksaan terhadap pria yang kini menjabat Sekdin Perpusip ini, dilakukan dalam pekan ini.