Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengan pendapat (hearing) bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Hal ini terkait persiapan rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan serentak mulai 31 Mei mendatang.
Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih banyak dari pemerintah pusat dibanding tiga kabupaten tetangga, yakni sebanyak 704 CPNS dan PPPK.
Kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat paling banyak dari pemerintah pusat dibanding tiga kabupaten tetangga, yakni sebanyak 704 CPNS dan PPPK.
Polres Bojonegoro menggelar silaturahmi kamtibmas dengan Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) dalam rangka membangun keteraturan sosial pada penerapan adaptasi kebiasaan baru pasca Hari Raya ldul Fitri 1442 Hijriyah. Dalam agenda tersebut Polres Bojonegoro mengingatkan tren kasus peningkatan Covid-19.
Pelaksanaan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Skala Mikro yang diterapkan di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali dinilai efektif menekan laju kasus COVID-19.
Senyum Bahagia, Akhirnya Terima SK PPPK
Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang mengikuti ujian pada tahun 2019 lalu pada hari Jumat, (26/02/2021).
Pos Komando (Posko) tingkat Desa/Kelurahan dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa atau Kelurahan.
PPKM Mikro Jawa-Bali Diperpanjang Hingga Maret
Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah mengeluarkan Surat Keterangan (SK) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi yang mengikuti ujian pada tahun 2019 lalu.