Prestasi di bidang lingkungan hidup tingkat Provinsi Jawa Timur kembali ditorehkan Kabupaten Bojonegoro. Empat desa di Kabupaten Bojonegoro menerima piagam penghargaan Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI) Tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. Untuk Kabupaten Bojonegoro, UMK ditetapkan Rp2.685.983.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencabutan beberapa Perda di Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Demokrat, M. Arbayanto, mengapresiasi urgensi pencabutan lima Perda yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah.
Fraksi Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencabutan beberapa Perda Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menyatakan pentingnya pencabutan Perda terkait kewenangan yang telah beralih ke pemerintah pusat. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro. Tim sepak takraw dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR) sukses mencetak sejarah dengan meraih dua medali emas sekaligus dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (POMPROV) Jawa Timur 2025, yang digelar di GOR Hasta Brata, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, pada 28–30 Mei 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 ini membuka sebanyak 2314 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).