Sekdes PNS Bakal Ditarik Ke OPD Pemkab
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) PNS oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin jelas. Penarikan Sekdes PNS akan segera dilakukan Pemkab. Namun saat ini masih dikaji sesuai kebutuhan.
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) PNS oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro semakin jelas. Penarikan Sekdes PNS akan segera dilakukan Pemkab. Namun saat ini masih dikaji sesuai kebutuhan.
Saat ini pelayanan publik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro beriinisiatif membuat Mall Pelayanan Publik.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, mengatakan bahwa komposisi mutasi 35 pejabat eselon sudah sesuai dengan komposisi. Sesuai dengan pengalaman dan kemampuan pejabat masing-masing.
Ratusan kontraktor melakukan demo di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (8/1/2019). Anehnya, ada peserta demo ada yang memakai baju merah berlogo salah satu partai politik.
Ratusan kontraktor yang tergabung dalam Forum Kontraktor melakukan aksi ujuk rasa (Unras) di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Selasa (8/1/2019).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro saat ini sedang mencari solusi, terkait belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek di tahun 2018.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, tidak menyalahkan jika para kontraktor yang menjadi korban gagal bayar proyek pembangunan yang sudah selesai pada 2018 melakukan aksi demonstrasi.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang perkeretaapian di Kota Ledre.
Meskipun pelaksanaan proyek yang sudah selesai dikerjakan pihak ketiga, tetapi para kontraktor yang mengerjakannya masih gigit jari. Pasalnya mereka belum dibayar oleh Pemkab, sehingga DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta Pemkab segera membayarkan utang tersebut.