Strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang dilakukan untuk mendorong perbaikan Teknologi Informasi (TI) dalam mendorong layanan informasi di antaranya adalah peningkatan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
Mulai hari ini, Jumat (8/2/2019), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membatasi izin pengunjung Gedung Lantai 7. Menanggapi kebijakan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menilai tidak ramah masyarakat Kota Ledre.
Pelayanan Gedung baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diperketat. Pasalnya, supaya aktivitas perkantoran dapat berjalan secara efisien dan efektif.
Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro purna tugas. Kedua PNS tersebut rata-rata mengabdi kurang lebih antara 20 sampai 30 tahun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PU SDA) menganggarkan Rp1,3 miliar lebih untuk normalisasi kali/sungai di wilayah setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, sosialisasikan penyalahgunaan dan bahaya narkoba di kalangan masyarakat di Pendopo Balai Desa/Kecamatan Sumberrejo, Kamis (24/1/2019).
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Muhammad Fauzan menjelaskan, proyek yang gagal bayar pada tahun 2018 bakal dibayar pada 23 Februari mendatang.
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih mengkaji susunan tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan sumber pendanaan. Hal itu, dikatakan Bupati Bojonegoro, Dr H Anna Mu'awanah.
Cepat atau lambat Sekretaris Desa (Sekdes) berstatus Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS) tetap akan dikembalikan ke jabatan organiknya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).