Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan mutasi dan rotasi lima pejabat teras di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, dibalik mutasi tersebut, menyisakan empat kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyalurkan bantuan 200 unit becak listrik kepada penarik becak lanjut usia (Lansia) di Kabupaten Bojonegoro. Penyerahan bantuan tersebut difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/3/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, bersama 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh OPD menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma.
Pemutakhiran data terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan Bojonegoro tepat sasaran. Melalui Rakor Forum Satu Data, Kamis (26/2/2026) di Partnership Room, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus bersinergi menghasilkan dan menyajikan satu data acuan yang akurat.
Menandai tepat satu tahun masa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan langkah strategis berupa penataan organisasi melalui mutasi dan pelantikan pejabat.
Lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro mengalami kekosongan usai mutasi bergulir. Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama itu, kini diisi Pelaksana Tugas (Plt) sembari dilakukan lelang jabatan maupun mutasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih menyisakan sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Tercatat, lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretaris DPRD (Sekwan), hingga kini belum memiliki pejabat definitif dan akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Pemkab Bojonegoro terus melakukan langkah strategis dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Salah satunya dengan penandatanganan komitmen sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkung Pemkab Bojonegoro, Selasa (20/01/2026).