Sejalan dengan anjuran yang disampaikan Pemerintah agar masyarakat membatasi mobilisasi di luar rumah dan melakukan _social distancing_ sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19, trend konsumsi LPG sektor rumah tangga menunjukkan peningkatan.
UPT LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Bojonegoro, mengklaim bahwa kasus penyelesaian perkara yang melibatkan konsumen mengalami penurunan. Turunnya perkara yang melibatkan konsumen itu, dikarenalkan sudah banyaknya masyarakat mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi dan mendapat solusi terbaik.
Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro mewacanakan pembuatan kartu penerima elpiji bersubsidi (3 Kg) atau Kartu Penerima Manfaat (KPM) Elpiji. Wacana pembuatan kartu Elpiji tersebut dibahasa bersama para agen Elpiji se Kabupaten Bojonegoro dalam Rapat Kordinasi yang digelar di Aula Dinas Perdagangan, Kamis (27/2/
epanjang 2019 lalu, UPT Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bojonegoro, telah menangani puluhan kasus perkara konsumen. Dari puluhan kasus itu, 7 perkara tersebut gagal diselesaikan, dikarena konsumen kurang bukti saat mengajukan perkara.
Banjir yang menerjang wilayah Bondowoso pada Rabu (29/1/2020) sore lalu mengakibatkan kurang lebih 4.000 warga terdampak peristiwa tersebut. Pertamina melakui Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus sejak Jumat (31/1/2020) lalu ikut aktif membantu, dengan mengirimkan 10 tabung LPG 12 kg, lengkap dengan regulatornya ke Dapur Umum Tagana dan BPBD Bondowoso.
Memasuki Tahun Baru Imlek 2571 yang akan jatuh pada 25 Januari 2020 mendatang, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V JatimBaliNus telah menyiapkan langkah strategis untuk terus memastikan keamanan stok dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat.
Unit Manajer Communication & CSR MOR V Jatimbalinus, Rustam Aji menanggapi kabar terkait rencana subsidi langsung atau tertutup LPG 3 Kilogram.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (14/11/2019). Mereka menyoroti terkait anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2018 mencapai 2,1 Triliyun yang kemudian dimasukan di APBD 2019 pada perubahan PAPBD.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro geram, lantaran adanya dugaan malpraktik yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo, terhadap pasien asal Kecamatan Trucuk. Sehingga Komisi C DPRD mendatangi rumah pasien tersebut untuk memintai keterangan dan menjenguknya.
Dorong stabilisasi harga kebutuhan, Lembaga Perlindungan Kosumen (LPK) Bojonegoro, membuka stand pasar murah pada kegiatan rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke 74 yang dilaksanakan di halaman kantor Bakorwil Bojonegoro. Dari puluhan stand yang ada tersebut, stand pasar murah yang paling banyak diserbu oleh pengunjung jalan sehat.