Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) melakukan pemetaan media di Kabupaten Bojonegoro. Pemetaan dilakukan sejak Kamis (14/12/2023) dengan pre-Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) melalui zoom hingga Sabtu (16/12/2023). Selanjutnya, FGD dilaksanakan di salah satu hotel di Bojonegoro, Senin (18/12/2023), dan riset pemetaan media dilakukan 19-21 Desember 2023.
Yayasan Darul Ulum Al-Cholily menyelenggarakan pentas kreasi siswa dan pengajian dalam memperingati Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 H, Sabtu (18/2/2023).
Lembaga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lemparekraf) PB PMII menggelar diskusi publik dan launching lembaga dengan tajuk 'Pemuda dan Kebangkitan Ekonomi Nasional', Jumat (15/4/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) menyelenggarakan pembinaan ustadz/ustadzah TPA/TPQ zona 1 se-Kecamatan Padangan.
Rancangan Undang-undang terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan pada sembako, jasa yang membantu ibu melahirkan hingga pendidikan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah tentunya membuat masyarakat khawatir. PPN tersebut tidak berlaku untuk semua kebutuhan, melainkan beberapa barang ataupun pangan yang memiliki nilai jual tertinggi.
Belasan lembaga di Tuban dan Bojonegoro menerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) melalui aspirasi Anggota DPR RI Fraksi PKB Farida Hidayati. Jumlah BOP yang diterima pun bervariasi mulai Rp10 juta hingga Rp25 juta.
Kabupaten Bojonegoro sempat memiliki tokoh perempuan yang luar biasa,Titie Said Sadikun (Almh) yang merupakan penulis senior dan juga Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia.
10 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, bakal diberikan bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) guna membantu alat pendidikan agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Pada tahun 2018 ini, usulan pengajuan akreditasi untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) maupun Satuan Pos Sejenis (SPS) dan lembaga lainnya jumlahnya mencapai ratusan.