Wagub Jateng Sebut Media Berkontribusi Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai media massa turut berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada 2025.
Category : Tag: Keterbukaan Informasi
PPID Bojonegoro Diharap Mampu Kelola Informasi Seseuai Regulasi KIP
Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dituntut untuk mampu mengklasifikasi kategori informasi sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni meliputi informasi berkala (rutin), serta merta (segera), dan dikecualikan (tertutup) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Bimtek Forum PPID, Pemkab Bojonegoro Wujudkan Pelayanan Cepat dan Tepat untuk Masyarakat
Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan pelayanan cepat, tepat, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sesi I Tahun 2026, Senin (20/4/2026). Kegiatan digelar di Partnership Room Lt 4, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, Wabup Nurul Terima Angling Dharma Award dari PWI Bojonegoro
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah menerima penghargaan Angling Dharma PWI Award 2026 dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bojonegoro. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perannya sebagai kepala daerah yang dinilai turut mendorong kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro dan KI Jatim Perkuat Transparansi Informasi Melalui Sarasehan KIP
Komitmen terhadap transparansi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui sarasehan bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Pemkab Bojonegoro Komitmen Terapkan Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.