Sebagai penyedia jasa layanan perhotelan Fave Hotel Kabupaten Bojonegoro yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No.151, Klangon Kabupaten Bojonegoromenjadi salah satu badan usaha yang telah bergabung ke dalam Program JKN-KIS sejak tahun 2016 silam.
Dengan tema " Melalui Budaya K3 Mendorong Terbentuknya Bangsa Yang Berkarakter", upacara peringatan hari Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2018 dilaksanakan pagi ini (12/1/208) di Halaman Gedung Grahadi Surabaya, yang dipimpin langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhammad Hanif Dakiri
Pada tahun 2018 ini, jumlah lowongan pekerjaan (Loker) yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, mencapai 2177 lowongan.
umlah kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro tercatat ada sebanyak 64.423 hingga 2017 ini. Jumlah itu terdiri dari pekerja penerima upah (buruh tetap) dan pekerja bukan penerima upah (pekerja lepas).
Pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tembus Rp63 miliar. Sedangkan untuk Jaminan Kematian (JKM) sebesar 2,4 miliar. Jumlah tersebut terus meningkat setiap bulannya.
Pasca insiden kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) yang dialami beberapa masyarakat yang melintas di jalan Veteran Kota Bojonegoro lantaran ada perbaikan jalan, pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak bisa disalahkan sepenuhnya.
Dari bulan Januari hingga Oktober 2017, para pencari kerja di Kabupaten Bojonegoro mencapai 3.025 orang. Hal tersebut berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro.
Hingga bulan September 2017, lowongan pekerjaan yang terdata di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, masih ada sekitar 3.040 lowongan.
Tidak hanya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) yang mengawasi ketat perusahaan belum daftarkan jaminan sosial. Sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan sosialisasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat dipatuhi setiap pemberi kerja atau pengusaha.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah menetapkan Perbub Nomor 1 Tahun 2017 tentang desa. Dimana di dalam Perbub tersebut mengatur 5 persen Dana Desa (DD) diperuntukan untuk membayar JKN bagi perangkat desa. Namun, kenyataan sampai saat ini implementasi tersebut belum berjalan baik di lapangan.