umlah kepesertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Bojonegoro tercatat ada sebanyak 64.423 hingga 2017 ini. Jumlah itu terdiri dari pekerja penerima upah (buruh tetap) dan pekerja bukan penerima upah (pekerja lepas).
Pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tembus Rp63 miliar. Sedangkan untuk Jaminan Kematian (JKM) sebesar 2,4 miliar. Jumlah tersebut terus meningkat setiap bulannya.
Pasca insiden kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) yang dialami beberapa masyarakat yang melintas di jalan Veteran Kota Bojonegoro lantaran ada perbaikan jalan, pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak bisa disalahkan sepenuhnya.
Dari bulan Januari hingga Oktober 2017, para pencari kerja di Kabupaten Bojonegoro mencapai 3.025 orang. Hal tersebut berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro.
Hingga bulan September 2017, lowongan pekerjaan yang terdata di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, masih ada sekitar 3.040 lowongan.
Tidak hanya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) yang mengawasi ketat perusahaan belum daftarkan jaminan sosial. Sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan sosialisasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat dipatuhi setiap pemberi kerja atau pengusaha.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah menetapkan Perbub Nomor 1 Tahun 2017 tentang desa. Dimana di dalam Perbub tersebut mengatur 5 persen Dana Desa (DD) diperuntukan untuk membayar JKN bagi perangkat desa. Namun, kenyataan sampai saat ini implementasi tersebut belum berjalan baik di lapangan.
Pencapaian kinerja program JKN-KIS untuk BPJS Kesehatan Bojonegoro yang mencangkup Bojonegoro dan Tuban terus mengalami peningkatan. Sampai dengan 30 Juli jumlah peserta BPJS Kesehatan cabang Bojonegoro mencapai 1.380.910. Di dalamnya juga termasuk peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Jamkesda yang masih dalam proses dan Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Jamkesda sebanyak 6.050.
Tidak hanya pekerja formal saja, pekerja Informal seperti pengacara, tukang ojek, petani dan beberapa jenis lainnya yang terdaftar Bukan Penerima Upah (BPU) bisa mendapatkan JHT dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari pekerja informal. Namun, sampai saat ini pekerja informal yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan masih minim.
Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Bojonegoro, terus berupaya dan mengejar agar bisa meningkatkan jumlah kepesertaan. Target yang dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan mencapai 43.000 orang lebih. Untuk itu sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan sosialisasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat dipatuhi setiap pemberi kerja atau pengusaha.