Laporan kinerja dan arah pengembangan Pendidikan Islam dilaporkan dalam kegiatan Review and Design on Islamic Education Tahun 2025. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan peluncuran Peta Jalan Pendidikan Islam 2023–2045 bersama Menteri Agama RI.
Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Kamis (25/12/2025). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dan menjadi forum konsolidasi sekaligus perumusan arah program kerja organisasi ke depan.
Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i menyepakati penguatan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pesantren melalui pembentukan lima direktorat teknis. Struktur baru ini disiapkan untuk memastikan kehadiran negara yang lebih utuh dalam mendukung pesantren, tidak hanya pada aspek pendidikan, tetapi juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
Kementerian Agama (Kemenag) mendata ulang majelis taklim di Indonesia melalui aplikasi E-Ormas. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem digital Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Komitmen untuk menyelesaikan berbagai penataan tenaga Non ASN secara komprehensif dan berlandaskan regulasi terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Wawan Djunaedi saat mewakili Sekretaris Jenderal membuka Rapat Koordinasi Penyelesaian Tenaga Non ASN Kemenag di Bandung, 17–18 Desember.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat penting untuk dasar kebijakan daerah. Data tersebut mencakup kondisi kemiskinan, pengangguran, anak tidak sekolah, kepemilikan dan luasan tanah atau sawah masyarakat, hingga data pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perlunya percepatan implementasi dana abadi pesantren serta penataan ulang kebijakan beasiswa agar lebih berkeadilan, khususnya bagi bidang non-STEM (Science Technology, Engineering, dan Mathematics. Termasuk dalam bidang non-STEM adalah keagamaan, humaniora, dan ekonomi syariah.
Kementerian Agama terus berikhtiar menemukan jemaah haji Indonesia yang dinyatakan hilang (ghaib) pada operasional haji 2025. Sebagai langkah terbaru, Kemenag menggelar tes DNA bagi keluarga jemaah ghaib guna mencocokkan spesimen keluarga dengan sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi.
Kementerian Koperasi dan Kementerian Agama menyepakati kerja sama penguatan koperasi berbasis keagamaan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama, di Tangerang.
Akdemisi yang sekaligus Penasihat Ahli Menteri Agama, Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si mengungkapkan bahwa di tengah tingginya tingkat religiusitas masyarakat Indonesia, sejumlah hasil survei menunjukkan masih ada pandangan yang membenarkan kekerasan atas nama agama.