Sejumlah warga Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan rigid beton yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro meresmikan gedung kantor pelayanan baru. Gedung yang berlokasi di Jalan Kartini, Kota Bojonegoro itu, merupakan gedung lama Kejari Bojonegoro.
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pemerintahan desa mereka, Senin (20/4/2026).
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP). Melalui tenaga kesehatan yang siaga setiap hari tanpa mengenal waktu, Lapas Bojonegoro memastikan hak dasar para narapidana dan tahanan dalam memperoleh layanan kesehatan tetap terpenuhi secara maksimal.
Sebanyak 303 narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro diusulkan menerima Remisi Khusus (RK) Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya langsung bebas setelah mendapatkan remisi.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Masyarakat diminta waspada dengan modus penipuan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Terkini, nama Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H yang sekarang menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel).
Penyidikan kasus dugaan korupsi di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro hingga kini belum juga terdapat tersangka. Padahal, hasil audit kerugian negara yang dilakukan Inspektorat Bojonegoro telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sejak akhir tahun 2025 lalu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengimbau masyarakat untuk selalau waspada aksi penipuan mengatasnamakan instansi atau Pejabat Utama (PJU) Kejaksaan. Karena, akhir-akhir ini marak beredar akun palsu di media sosial menggunakan identitas PJU Kejaksaan Negeri Bojonegoro.
Langkah nyata dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) terkait koordinasi hukum dan pendampingan di bidang pemerintahan. Kegiatan diselenggarakan di ruang Angling Dharma Lt 2 Pemkab Bojonegoro, Rabu (17/12/2025).