Dugaan Pungli Asisten Kesehatan
Komisi C DPRD Minta Dugaan Pungli Diusut Tuntas
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Bojonegoro diusut tuntas.
Selain terkenal murah, Pasar Kedungadem juga terkenal sebagai pasar kambing, sehingga banyak kita temukan pedagang daging kambing.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, menepis adanya dugaan pungutan liar (pungli) Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kota Ledre ini.
Pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan Puskesmas se Kabupaten Bojonegoro diduga ada pungutan liar (pungli) sebesar Rp1 juta. Hal tersebut menyeruak baru-baru ini.
Meskipun wilayah Kabupaten Bojonegoro jauh dari pantai, namun di Kota Ledre ini tetap bisa menikmati ikan asap segar. Tepatnya, di Dusun Sanggar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, usaha milik Joko warga setempat.
Dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeruak setelah SK Bupati pengangkatan Asisten Pelayanan Kesehatan membuat Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah berang. Bahkan, ia akan menindak tegas siapa saja yang terlibat.
Belakangan ini, dugaan pungutan liar (pungli) menyeruak di Puskesmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Bahkan, informasinya setiap Asisten Pelayanan Kesehatan dimintai Rp1 juta.
Penyakit demam berdarah dengue ( DBD) menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Hujan dengan intensitas tinggi turut menambah risiko penyebaran penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti ini.
Tingginya intensitas hujan di wilayah Jawa Timur pada awal tahun 2019 turut meningkatkan jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Menurut paparan Kementerian Kesehatan, jumlah penderita DBD di Jawa Timur tertinggi di Indonesia dengan 2.657 pasien dan 47 diantaranya meninggal, sampai dengan Selasa lalu.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan nota dinas. Namun masih dalam proses revisi. Hal itu kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019.