Menyambut HUT RI ke 72 sejumlah sekolah melakukan persiapan guna mengikuti berbagai event Agustusan salah satu dalam parade drum band. Seperti yang dilakukan salah satu sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngumpakdalem 1 Kecamatan Dander.
Menyambut HUT ke 50, tahun Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Bojonegoro menggelar Senam Bersama, Sabtu (5/8/2017) yang dilaksanakan di GOR Dabonsia Ngumpakdalem, Kecamatan Dander.
Meski masa kontrak Blok Tuban akan berakhir di akhir Februari 2018, namun Joint Operating Body Pertamina PetroChina East Java (JOB PPEJ) tetap berupaya memaksimalkan produksi. Salah satu caranya melakukan perawatan sumur di lapangan migas Pad B Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
Setelah banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) memasuki masa purna maupun yang sudah purna tugas (pensiun) pada tahun ini di Kabupaten Bojonegoro. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rahmat mengatakan, masih belum bisa memastikan untuk kekurangan PNS maupun perekrutan untuk Kota Ledre.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengikuti diskusi santai yang diinisiasi Pita Merah di Matoh Guest House Jalan Pondok Pinang Sukorejo Bojonegoro, Rabu (18/7/2017) malam. Diskusi informal tersebut menggali masukan untuk merumuskan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang anak yang masuk Prolegda tahun ini.
Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Cangaan, Kecamatan Kanor yang dialami Rodliyah masih terus bergulir. Korban KDRT yang menjadi terdakwa, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Hari ini, Kamis (13/7/2017) batas akhir pendafataran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, setelah dibuka perpanjangan waktu sejak Senin (11/7/2017) kemarin.
Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, dengan tegas melarang pihak sekolah menjual seragam kepada siswa baru. Seragam merupakan urusan orang tua masing-masing siswa.
Dalam audiensi yang dilakukan di ruang Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tadi siang (11/7/2017). Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) mengajukan empat poin kepada DPRD, terkait KDRT yang menimpa Rodliyyah (37).
Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK), yaitu perkumpulan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Bojinegoro Institute (BI), Ploso Jenar, IDFoS Indonesia,ADEMOS, PMII, GMNI, LPBI NU, dan LBH KINASIH menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) soal kasus KDRT yang menimpa Rodliyyah.