Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi, Perpres ini juga menyempurnakan aturan sebelumnya.
Memiliki buah hati adalah idaman setiap pasangan suami istri. Seperti yang dialami Muhammad Abdul Hadi (41 tahun) dan Arfida Lutfiyasari (39 tahun) memiliki buah hati yaitu Adsa Affaf Muawwadz (4 tahun) lahir pada tahun 2015 silam.
Untuk memastikan keseluruh Peserta memahami mengenai hak dan kewajiban serta kebijakan terbaru tentang implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indoneisa Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro terus gencar melakukan sosialisasi ke peserta.
BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro menambah kader Jaminan Kesehatan nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) baik untuk Kabupaten Bojonegoro maupun Tuban. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kolektabilitas iuran dan cakupan kepesertaan Program JKN - KIS, khususnya di wilayah Cabang Bojonegoro sebanyak 14 orang.
Agar kinerja Kader JKN di lapangan dapat berjalan baik dalam mencapai target, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro rutin mengadakan evaluasi tiap minggu.
Untuk memastikan tersebarnya informasi mengenai Program JKN-KIS sudah sampai ke seluruh elemen masyarakat dan juga guna memperluas kepesertaan JKN-KIS, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur bersama BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro bersama–sama bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Langitan di Kabupaten Tuban, Selasa (02/10/2018).
Dalam rangka mencapai Universal Health Couverage (UHC) pada 1 Januari 2019 mendatang, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro meluncurkan Mobile Customer Service (MCS) ke pelosok-pelosok kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Akhir Desember 2018, target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro bisa mencover seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Hal itu meninggat di tahun 2019 sebanyak 100% masyarakat harus tercover JKN-KIS.
10.000 integrasi dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) saat ini masih belum tuntas. Verifikasi dari BPJS baru sekitar 7.476 sehingga masih kurang ribuan orang untuk menuntaskan integrasi sampai di bulan ini.
Agar kuota 10.000 integrasi dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi Pnerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) merata, Pihak Dinas Sosial (Dinsos) memberlakukan sistem kuota untuk 28 kecamatan.