Upaya mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional terus dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mengurai berbagai kendala perizinan lahan yang menghambat proyek-proyek hulu migas strategis melalui rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (7/7/2026).
Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses pengurusan perizinan yang dianggap berbelit dan memakan waktu lama. Hal tersebut, berpotensi menghambat masuknya investasi ke Kabupaten Bojonegoro.
Di tengah dinamika penerbangan internasional akibat konflik di kawasan Timur Tengah, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bojonegoro memastikan hingga saat ini belum menerima laporan kendala terkait pemberangkatan maupun kepulangan jamaah umrah.
Presiden Prabowo Subianto mengmbil langkah tegas dengan mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan terkait Kawasan Hutan Nasional. Total ada 28 perusahaan yang mendapat sanksi.
Menjamurnya toko modern yang jumlahnya telah melampaui kuota resmi, masih menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengubah aturan yang membatasi pendirian toko modern.
Angka permohonan dispensasi kawin (Diska) di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi. Hingga akhir Juni 2025, Pengadilan Agama (PA) mencatat sebanyak 205 perkara. Diantara ratusan pemohon tersebut, terdapat bocah berusia 12 tahun yang juga mengajukan nikah.
Pabrik pengolahan tembakau PT Sata Tec Indonesia yang berada di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro nampaknya meremehkan peringatan keras dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Pabrik tersebut, ngeyel beroperasi meski telah disegel dua kali, karena belum melengkapi perizinan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bojonegoro bakal menutup puluhan toko modern di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, toko-toko modern yang menjamur di Bojonegoro ini, ternyata terdapat puluhan yang belum mengantongi izin.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya para pelaku UMKM untuk memiliki izin berusaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dukung kemudahan berusaha bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan sosialisasi Fasilitasi Perizinan bagi Pelaku IKM Makanan dan Minuman.