Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 di seluruh Indonesia dipastikan naik 5 persen, tidak terkecuali PNS yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kenaikan tersebut guna meningkatkan kinerja PNS agar lebih maksimal.
Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).
Sebuah rumah di komplek perumahan guru SMPN 3 Mastrip RT.15/RW.05 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar, Jumat (5/10/2018) sekitar pukul 01.10 Wib.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.
Dewan segera mengambil langkah tegas dengan meminta Pemkab mengirim surat ke Kemenpan RB Pasca Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan yang dirasa tidak memihak pada K2.
Meningkatkan kemakmuran petani di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola lahan pertanian agar lebih efektif, Dinas Pertanian (Disperta) Bojonegoro bersama HARA dan Komunitas Pelatihan Anak Tani Remaja (PATRA) melakukan pelatihan terhadap 200 Kader Pertanian tentang penggunaan aplikasi data.
Dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-71 Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro adakan jalan sehat, yang diikuti ratusan masyarakat Kabupaten Bojonegoro, Minggu (22/7/2018).
Pemkab Bojonegoro telah menunjuk Kepala Pelaksana Tugas (Plt) BPBD Bojonegoro, Andik Sujarwo untuk mengisi sementara jabatan Kepala Dinas PU dan Bina Marga yang sebelumnya dijabat Andi Tjandra. Kekosongan jabatan dikarenakan Andi Tjandra meninggal dunia, Sabtu (7/7/2018) karena sakit.
Pemkab Bojonegoro segera menunjuk pengganti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bojonegoro, Andi Tjandra. Pengisian pejabat baru segera dilakukan setelah pejabat meninggal Sabtu(7/7/2018) lalu.
Sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegioro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro membuat kebijakan mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.