Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja dan petani tembakau. Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025, Pemkab Bojonegoro menyalurkan dana sebesar Rp33,651 miliar kepada 18.695 penerima manfaat.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang disalurkan Pemkab Bojonegoro memberi banyak manfaat bagi warga penerima. Oleh warga, bantuan itu akan dipergunakan kebutuhan sehari-hari dan membantu biaya pendidikan anak.
Dinas Sosial Pemkab Bojonegoro menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial (Dinsos), telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. BLT tersebut menyasar kepada 18.695 penerima bantuan, yang terdiri atas 15.753 buruh pabrik rokok dan 2.942 buruh tani tembakau.
Mantan Bupati Bojonegoro, Suyoto, angkat bicara soal fenomena Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang tinggi dan terus berulang dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dana sosial keagamaan di Indonesia potensinya sangat besar. Seperti zakat misalnya, jumlahnya mencapai lebih dari Rp300 triliun, meski yang berhasil dihimpun baru sekitar 10%. Untuk itu, diperlukan upaya optimalisasi penghimpunan sekaligus penguatan tata kelola dana sosial-keagamaan.
Kabupaten Bojonegoro telah menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2019. Jumlahnya tidak main-main, selama hampir 7 tahun ini sekitar Rp14,3 triliun.
Dana transfer dari pusat tahun 2026 diproyeksi berkurang hingga Rp 1,3 triliun, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap mengutamakan pembangunan untuk masyarakat di tengah tantangan fiskal yang dihadapi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp 58,9 miliar untuk sektor kesehatan.
Komoditas tembakau masih menjadi salah satu andalan sektor perkebunan di Kabupaten Bojonegoro. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk mendorong peningkatan produktivitas. Salah satunya dengan program hibah mesin perajang bagi kelompok tani (Poktan) tembakau.