Beberapa bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati mulai tebar pesona menjelang Pilkada Bojonegoro 2018, termasuk Basuki. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro itu didoakan menjadi Bupati di Kota Ledre.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Gubernur Jawa Timur dua periode, Soekarwo yang akrab dipanggil Pakde Karwo, memberikan mandat khusus kepada Wakilnya Saifullah Yusuf yang familier disapa Gus Ipul, supaya terus memajukan Provinsi Jawa Timur dan meneruskan syiar islam untuk menguatkan spiritual masyarakat di Jawa Timur.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.
Setelah direstui DPP PPP untuk maju dalam Pilkada 2018, melalui surat tugas resmi partai berlambang Ka'bah. Pudji Dewanto yang akrab dipanggil Kang PD sudah menyiapkan partai koalisi untuk berdampingan dalam Pilkada serentak 28 Juni 2018.
Peluang Pudji Dewanto dalam maju dalam Pilkada Bojonegoro 2018 semakin terbuka, setelah DPP PPP memberikan surat tugas pada Kang PD sebutan akrab Pudji Dewanto. Meskipun belum rekomendasi, partai berlambang ka'bah memberikan tugas Kang PD untuk mencari partai koalisi dan pasangannya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (DPP) secara resmi memberikan surat tugas pada Pudji Dewanto atau kang PD. Hal itu ditandai dengan ditunjukkannya surat tugas bernomor 1472/TG/DPP/2017 yang ditandatangani H. M. Arwani Thomafi, wakil ketua umum dan sekretaris jendral H. Arsul Sani, SH, M.Si tertanggal 25 Oktober 2017.
Setelah pengumuman hasil seleksi adiministrasi calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sempat ditunda dari jadwal awal pada tanggal 30 Oktober 2017, akhirnya pengumuman hasil tersebut dipublis Kementerian Sosial (Kemensos) Ripublik Indonesia (RI) dengan nomor surat: 09/LJS.JSK.TU.PANSEL/10/2017. Mengenai hasil seleksi SDM pelaksana Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun 2017.