Siang ini cukup terik, namun suasana hangat nan haru menyelimuti Pendopo Kecamatan Kasiman, Kamis (12/3/2026). Ratusan warga berkumpul menyambut kehadiran Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, yang datang untuk menyalurkan bantuan sosial bagi anak yatim, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.
Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sosialisasi tersebut, dihadiri pilar-pilar sosial, seluruh camat, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro berjanji segera memperbaiki data kemiskinan. Hal ini, buntut penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang disebut salah sasaran dan menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai pro-kontra di berbagai platform media sosial (Medsos) maupun secara langsung. Sebab, stiker tanda penerima bantuan dari pemerintah itu, disebut-sebut salah sasaran.
Stiker “miskin” mulai dipasang di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro. Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro dapat memastikan kelayakan penerima dan masyarakat turut terlibat pengawasan dan validasi program agar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal mengucurkan dana bagi cukai hasil tembakau (DBH-CHT), untuk program bantuan sosial (Bansos) kepada buruh pabrik rokok dan petani tembakau di Kabupaten Bojonegoro. Dana yang akan dikucurkan senilai Rp34,1 Miliar.
Setiap pemimpin maupun calon pemimpin pasti memiliki keinginan menyejahterakan rakyatnya. Baik untuk menarik simpatisan publik maupun sebagai program unggulan yang betul-betul akan dijalankan selama menjabat.