Dalam rangka mengukur kemampuan para siswa madrasah, Sabtu (10/2/2018), Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menggelar Kompetisi Sains Madrasah (KSM) yang diikuti ribuan siswa mulai tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Bojonegoro.
Tidak sedikitnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, membuat banyak pendamping ditugaskan membantu penggunaan dana tersebut. Sehingga perlunya evaluasi untuk pendamping desa sangat dimungkinkan, terutama pihak kecamatan, karena banyaknya kepala desa di Kabupaten Bojonegoro yang tersandung hukum dugaan kasus korupsi dana di desa.
Dari ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pengisian perangkat pada 2017 lalu, hingga kini masih ada sembilan Kepala Desa (Kades) yang bandel belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga kesembilan kades mendapat kartu kuning atau peringatan kedua dari Bupati Bojonegoro Suyoto.
Adanya kasus korupsi di beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kinerja pendamping desa dipertanyakan. Karena itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menilai kinerja pendamping desa perlu dievaluasi, agar kejadian tersebut tidak kembali terjadi dan meluas ke desa yang lain.
Merasa tak ditanggapi Kejaksaan Negeri (Kejari), beberapa warga Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melaporkan Kepala Desa (Kades) mereka dengan dugaan korupsi mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Senin (5/2/2018).
Sampai akhir Januari 2018, setidaknya masih ada sembilan desa di Kabupaten Bojonegoro yang belum melantik perangkat desa terpilih. Dimungkinkan sembilan Kepala Desa (Kades) di daerah tersebut terancam diberhentikan sementara waktu.
Sejumlah warga Desa Trojalu, Kecamatan Baureno mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro guna melaporkan Kepala Desa setempat yang diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016-2017, Rabu (23/1/2018).
Meskipun pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai beberapa waktu lalu. Namun masih ada sembilan desa di Kota Ledre yang belum melaksanakan pelantikan.
Beberapa desa yang belum melantik perangkat desa terpilih, harus mendapat surat peringatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro. Namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyayangkan langkah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro itu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa yang tidak melantik perangkat desa terpilih. Pemberian sanksi tersebut sampai pemberhentian sementara terhadap Kepala Desa.