Barang yang dimusnahkan berasal dari 55 penindakan yang dilakukan dalam periode Agustus 2025 sampai April 2026. Seluruhnya merupakan Hasil Tembakau berupa Sigaret (SKM dan SPM) tanpa pita cukai (rokok polos) dengan total barang hasil penindakan berjumlah 10.357.840 batang rokok ilegal dengan estimasi nilai barang sebesar Rp15,39 miliar serta potensi kerugian negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp7,73 miliar.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bojonegoro memusnahkan 10.357.840 batang rokok ilegal hasil penindakan selama periode Agustus 2025 hingga April 2026, Kamis (18/6/2026).
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi disahkan dan mulai berlaku. Dengan berlakunya regulasi ini, masyarakat, terutama perokok, wajib mematuhi larangan merokok di sejumlah ruang publik yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
Gelombang investasi baru diproyeksikan masuk ke Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 mendatang. Industri yang rencananya akan berdiri di Kota Ledre ini, diantaranya industri garmen, sepatu, dan rokok.
Ratusan buruh rokok menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Bojonegoro. Mereka menolak pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dinilai merugikan para buruh dan petani tembakau, Rabu (12/11/2025).
Penjabat (Pj) Gubernur, Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 kepada 393 buruh pabrik rokok di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (19/7/2024).
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Maadya Pabean C Bojonegoro mencatat, ada 18 perusahaan rokok yang berdiri di Bojonegoro. Sementara ada 15 rokok yang berasal dari lokal. Dari total jumlah rokok dari lokal tersebut masuk dalam golongan tiga.