DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Berbagai isu mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), alih fungsi lahan pertanian, pendidikan, hingga kesehatan menjadi sorotan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Jatim, Surabaya.
DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.
DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyepakati perubahan nomenklatur perangkat daerah dengan menambahkan sektor ekonomi kreatif dalam struktur dinas. Melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan susunan perangkat daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi diubah menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui perubahan bentuk hukum PT Petrogas Jatim Utama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya sebagai upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor minyak dan gas bumi.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.
Rencana pemberian insentif Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang ditempatkan di daerah mendapat tanggapan dari DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur rumah sakit di daerah.
Pengajuan tambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jawa Timur menjadi sorotan dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur. Pansus menegaskan bahwa tambahan modal tidak boleh diberikan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan tersebut.
Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak evaluasi dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul viralnya temuan telur rebus berlumur kotoran ayam di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Insiden tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu reaksi publik.