DPRD Jatim Setujui LKPJ 2025, Khofifah Tekankan Pentingnya Sinergi

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - DPRD Jawa Timur resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya.

Meski menerima LKPJ tersebut, seluruh fraksi di DPRD Jatim tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan arah pembangunan daerah ke depan.

Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak mengatakan, rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bentuk dukungan terhadap langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pembangunan berjalan lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," kayta Musyafak.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD Jatim terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan Pemprov Jatim sepanjang tahun 2025.

Menurut Khofifah, berbagai masukan dan rekomendasi dari legislatif akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.

"Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang," ungkapnya.

Khofifah menegaskan, capaian pembangunan Jawa Timur selama ini tidak bisa dilepaskan dari sinergi berbagai pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

"Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian," tandasnya.

Ia berharap kolaborasi yang selama ini terbangun dapat terus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur, sekaligus menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat ke depan.

Dengan diterimanya LKPJ Tahun Anggaran 2025 tersebut, Pemprov Jawa Timur diharapkan mampu menjadikan berbagai rekomendasi DPRD sebagai pijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur. [feb/mad]