APBD Bojonegoro Tahun 2026 Disahkan Senilai Rp6,5 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,5 triliun.
Category : Tag: Pb
RAPBD dan KUA-PPAS Bojonegoro 2026 Selisih Hampir Rp1 Triliun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
Kinerja APBN Bojonegoro Capai 91 Persen, KPPN: Realisasi Belanja Tetap Terjaga dan Penyaluran TKD Berjalan Lancar
inerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp3,79 triliun atau 91,08 persen dari total pagu Rp8,20 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat Rp7,47 triliun. Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.
Pembangunan di Bojonegoro
Akhir Tahun, Kejar Target Pembangunan Infrastruktur di Bojonegoro
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2025 dikebut. Selain dari masing-masing dinas terkait, juga bersamaan skema BKK Desa (BKKD). Tampak di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapas. Seperti di Desa Bogo, jalan akses warga akan dibangun dengan cor rigid. Total volume pembangunan jalan cor di desa tersebut mencapai 1.150 meter, dengan lebar 4 meter.
Pertamina Patra Niaga Penuhi Permintaan 100 MB BBM SPBU Vivo, Jaga Ketersediaan BBM
Komitmen Pertamina Patra Niaga sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk pemenuhan pasokan BBM bagi Badan Usaha Swasta (BU Swasta) kembali membuahkan hasil.
APBD Bojonegoro Tahun 2026
Perencanaan Matang di APBD 2026, Adalah Kunci Penyerapan Anggaran
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pada seluruh OPD agar pada 2026 bergerak cepat dalam pelaksanaan program prioritas. Perencanaan yang matang dan proses lelang tepat waktu akan menjadi kunci penyerapan anggaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun.
Gubernur Jatim Sahkan APBD 2026, Fokus Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.
Soroti APBD 2026, Fraksi PKS DPRD Jatim Tekankan Kesejahteraan Rakyat
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Fraksi PDIP Jatim Beri Persetujuan APBD 2026, Sisakan Catatan Kuat soal Efisiensi
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.
F-PKB Soroti Penurunan Pendapatan Jatim 2026, Desak Reformasi Fiskal
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.