Kinerja APBN Bojonegoro Capai 91 Persen, KPPN: Realisasi Belanja Tetap Terjaga dan Penyaluran TKD Berjalan Lancar

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Kinerja pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Tipe A2 Bojonegoro hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan capaian positif. Penerimaan negara telah mencapai Rp3,79 triliun atau 91,08 persen dari total pagu Rp8,20 triliun. Sementara realisasi belanja negara tercatat Rp7,47 triliun. Kepala KPPN Tipe A2 Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang efektif di tengah dinamika ekonomi daerah.

"Hingga Oktober 2025, penerimaan negara mampu tumbuh stabil dengan kontribusi terbesar dari sektor perpajakan, terutama cukai yang mencapai lebih dari Rp3 triliun," ujar Teguh saat ditemui blokBojonegoro.com usai press release APBN di kantor KPPN Jl. Untung Suropati no.63 Sumbang, Bojonegoro, Rabu (26/112025).

Ia menambahkan bahwa PNBP juga memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur penerimaan.

Untuk belanja pemerintah pusat, realisasi telah mencapai Rp766,81 miliar, atau 87,20 persen dari pagu setelah blokir. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan serapan di atas 98 persen, disusul belanja barang dan belanja modal.

"Serapan belanja pemerintah pusat di Bojonegoro masih terjaga dengan baik, dan beberapa satuan kerja terus mempercepat penyelesaian kegiatan hingga akhir tahun," imbuhnya.

Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan juga menunjukkan progres signifikan. Total pagu TKD kedua daerah mencapai Rp7,43 triliun dan telah tersalurkan Rp6,74 triliun atau 91 persen.

Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu komponen terbesar yang disalurkan dengan realisasi mencapai Rp2,94 triliun untuk Bojonegoro dan Rp238 miliar untuk Lamongan.

"Penyaluran TKD, terutama DBH, DAU, dan Dana Desa, berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Kami memastikan tidak ada hambatan signifikan dalam proses penyaluran ke pemerintah daerah," kata Teguh.

KPPN Bojonegoro juga mencatat realisasi Dana Desa mencapai 880 desa di dua kabupaten dengan total penyaluran Rp768,38 miliar, meliputi skema earmark dan non-earmark. Selain itu, DAK Nonfisik dan DAK Fisik masing-masing menunjukkan serapan yang terus meningkat menjelang tutup tahun anggaran.

Menutup paparannya dalam kegiatan Capaian Kinerja APBN hingga Oktober 2025, Teguh menegaskan bahwa KPPN Bojonegoro tetap menjaga integritas ASN dalam momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

"Kami berkomitmen memberikan layanan yang cepat, akurat, tanpa biaya, serta menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, dan suap. Integritas adalah fondasi utama pelayanan kami," tegasnya.

KPPN Tipe A2 Bojonegoro memastikan pemantauan dan asistensi kepada satuan kerja terus diperkuat untuk menjaga kualitas pelaksanaan APBN hingga akhir tahun 2025. [feb/mad]