Sejumlah warga Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan rigid beton yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro meresmikan gedung kantor pelayanan baru. Gedung yang berlokasi di Jalan Kartini, Kota Bojonegoro itu, merupakan gedung lama Kejari Bojonegoro.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menerima pembayaran uang denda sebesar Rp200 juta dari salah satu terpidana kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2023 di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (20/4/2026).
Sejumlah perwakilan warga Desa Drokilo, Kabupaten Bojonegoro, kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pemerintahan desa mereka, Senin (20/4/2026).
Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro resmi digelar di Hotel Dewarna, Jalan Veteran Kota Bojonegoro, Sabtu (4/4/2026).
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab), DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro mulai mematangkan mekanisme penjaringan calon ketua untuk periode mendatang.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar meraih penghargaan dalam Angling Dharma PWI Award 2026. Dalam ajang yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro tersebut, ia dinobatkan sebagai Tokoh Politik Inspiratif.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Bojonegoro, Harry Winarca, menerima penghargaan Angling Dharma PWI Award dalam kategori Pimpinan Lembaga atas Komitmen dan Kinerja Terbaik dalam Pelayanan Hukum, Pembinaan Warga Binaan, dan Keterbukaan Komunikasi Publik terhadap Insan Pers.
Program pembangunan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan. Setidaknya, belasan laporan dugaan penyimpangan proyek mulai berdatangan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.