Komitmen bersama dalam upaya pencegahan kekerasan dan pernikahan usia anak menjadi tanggungjawab bersama. Untuk itu, Pemkab Bojonegoro menggelar penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan lembaga Pendidikan. Kegiatan digelar di ruang Angling Dharma Lantai 2 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/10/2025).
Ratusan siswa dari tingkat SD/MI se Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya antusiasi mengikuti olimpiade Matematik. Bertema "Olimpiade Champions of Calculation" itu, menggunakan tempat ruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Memperingati HUT ke 80 Provinsi Jawa Timur, selama tiga hari mulai Jumat (3/10/2025) hingga Minggu (5/10/2025) malam, digelar "Pasar Rakyat Jawa Timur".
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengkritik serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru menyentuh presentase 37 persen, atau hanya Rp2,8 Triliun dari total Rp7,8 Triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro didesak menutup sejumlah kandang ayam di Kecamatan Baureno yang menyebabkan fenomena serangan jutaan lalat, di Desa Pasinan, Desa Karangdayu, dan Desa Kauman.
Ketua DPRD Bojonegoro angkat bicara perihal dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) terhadap tujuh siswa di SDN Semanding, Kecamatan Kota Bojonegoro, Rabu (24/9/2025).
Seratusan lebih kader Partai Gerindra dari Kabupaten Bojonegoro dan 100 dari Kabupten Tuban mengikuti pendidikan politik yang digelar oleh DPD Partai Gerinda Jawa Timur dan diinisiasi oleh Anggota DPRD Jawa Timur, Budiono.
100 kader Partai Gerindra dari Kabupaten Bojonegoro dan 100 dari Kabupten Tuban mengikuti pendidikan politik yang digelar oleh DPD Partai Gerinda Jawa Timur dan diinisiasi oleh Anggota DPRD Jawa Timur, Budiono.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, meraih penghargaan Legislatif Jatim Award 2025 dalam kategori Kinerja Terbaik dalam Mendorong Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial.
Rencana pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau, khususnya untuk sigaret kretek tangan (SKT), menuai kritik tajam. Kebijakan itu dinilai kontraproduktif di tengah turunnya daya beli masyarakat dan maraknya peredaran rokok ilegal.