Ratusan anak di Kabupaten Bojonegoro melangsungkan pernikahan dini. Mirisnya, rata-rata mereka hanya lulus dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan Sekolah Dasar (SD). Oleh sebab itu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendorong pendidikan nikah dimasukkan ke kurikulum sekolah.
Jumlah pasangan nikah di bawah tangan alias nikah siri masih banyak ditemukan di Kabupaten Bojonegoro. Sejak Januari hingga Juni 2023, tercatat ada 24 perkara pengajuan isbat nikah di Kantor Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Angka perceraian dan pernikahan dibawah umur cukup tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) mengatakan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan perkara tersebut.
Sebanyak 259 anak dibawah umur di Kabupaten Bojonegoro ingin segera melangsungkan pernikahan. Hal tersebut, berdasarkan data permohonan Dispensasi Nikah (Diska) di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro yang mencapai 259 permohonan.
Sebanyak 1.063 wanita di Kabupaten Bojonegoro gugat cerai suaminya, jumlah tersebut hampir mencapai 50 persen dibandingkan dengan data pada tahun 2022, yang jumlahnya mencapai 2.110 wanita. Selain itu, gugatan tersebut didominasi karena sang wanita tak mendapatkan nafkah dari suaminya.
Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro langsung kebanjiran pengajuan asal-usul anak sejak Januari hingga Mei 2023. Setidaknya PA sendiri telah menerima 15 pengajuan asal-usul anak dari masyarakat.
Mahkamah Agung sedang menggencarkan program bantuan hukum, khususnya dalam hal pembebasan biaya perkara perdata atau biasa disebut dengan prodeo.
Jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dini (Diska) untuk menikah di Kabupaten Bojonegoro, meningkat selama bulan Ramadan tahun 2023
Mengawali tahun 2023 baru sebulan, sebanyak 438 perkara masuk di Pengadilan Agama Bojonegoro. Termasuk salah satunya kasus dispensasi perkawinan dini (Diska) tercatat 42 pengajuan.
Fenomena perkara perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro membuat miris, karena jumlahnya yang mencapai 163 perkara pada pekan pertama ditahun 2023. Hal tersebut disebabkan rendahnya pendidikan masyarakat di daerah penghasil minyak.