Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com — Melimpahnya kekayaan minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro, ternyata belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Persoalan keadilan dalam pembangunan daerah tersebut, menjadi sorotan dalam diskusi pemikiran Sosialisme Islam yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, Sabtu (7/11/2026).
Diskusi bertema “Membaca Peta Bojonegoro dalam Kacamata Sosialisme Islam: Studi Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syariati” itu berlangsung di Ballroom Adelia Cafe Bojonegoro. Sebanyak 210 peserta dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat turut hadir.
Dua narasumber dihadirkan, yakni Dr. H. Rijal Mumazziq Z., M.H.I., Rektor Universitas Al Falah Assunniyah Jember, serta Dr. H. M. Ridwan Hambali, Lc., MA., Direktur Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro. Diskusi dipandu Amrozi, S.H., Ketua Lamkumham DPC PKB Bojonegoro.
Dalam pemaparannya, Rijal mengulas pemikiran sosialisme religius H.O.S. Tjokroaminoto. Menurutnya, sosialisme Islam bukanlah sosialisme ateis maupun komunisme, melainkan pemikiran yang berlandaskan tauhid.
“Sosialisme Islam Tjokroaminoto bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan,” ungkap pria yang akrab disapa Gus Rizal.
Ketiga prinsip tersebut, menjadi landasan perjuangan untuk membebaskan manusia dari penjajahan, menempatkan setiap orang secara setara, serta membangun persaudaraan melalui semangat gotong royong.
Dia juga menjelaskan pentingnya kaderisasi, propaganda, penguatan massa, jejaring, dan pemanfaatan media sebagai strategi perjuangan Tjokroaminoto. Sejumlah tokoh besar pergerakan nasional, seperti Soekarno, Semaoen, Tan Malaka, Agus Salim, hingga Kartosuwiryo, pernah menjadi bagian dari lingkungan pergerakan yang dipengaruhinya.
Sementara itu, Ridwan Hambali mengajak peserta melihat pembangunan Bojonegoro melalui perspektif keadilan sosial. Dia menyebut, daerah ini memiliki potensi ekonomi besar dari sektor migas, pertanian, perdagangan, hingga UMKM. Namun, pemerataan manfaatnya masih menjadi pekerjaan rumah.
Ridwan memaparkan, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada 2025 mencapai 5,32 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,74, tingkat kemiskinan 11,49 persen, dan pengangguran terbuka 3,90 persen.
“Angka makro memberi gambaran arah, tetapi belum menjawab siapa yang memperoleh manfaat dan seberapa merata manfaat itu,” beber Ridwan.
Menurutnya, Bojonegoro memiliki dua mesin ekonomi yang berjalan bersamaan. Sektor migas memberikan nilai tambah besar, tetapi merupakan sumber daya alam tidak terbarukan. Sementara pertanian, UMKM, perdagangan, dan jasa menjadi penopang penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.
Di sisi lain, persoalan pendidikan juga perlu mendapat perhatian. Rata-rata lama sekolah masyarakat Bojonegoro baru mencapai 7,78 tahun. Kesempatan memperoleh pekerjaan layak dan akses layanan antarwilayah juga belum sepenuhnya merata.
Ridwan kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran Ali Syariati dan H.O.S. Tjokroaminoto. Menurut perspektif Ali Syariati, tauhid tidak sebatas pengakuan teologis, tetapi juga menjadi dasar untuk menolak penghambaan manusia kepada kekuasaan dan kekayaan.
Sedangkan pemikiran Tjokroaminoto dalam buku Islam dan Sosialisme (1924) menekankan pentingnya persamaan, persaudaraan, keadilan, dan kesejahteraan.
“Apakah petani kecil, pekerja, UMKM, dan warga desa memperoleh kesempatan yang adil?” tanya Ridwan.
Ridwan menegaskan, pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu membebaskan masyarakat dari ketidakberdayaan dan memastikan kekayaan daerah memberikan manfaat secara adil.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Bojonegoro, Fauzan Fuadi, mengungkapkan bahwa diskusi ini digelar sebagai tindak lanjut atas instruksi Ketua Umum PKB agar seluruh struktur pengurus di tingkat wilayah dan cabang menghidupkan kembali pemikiran Sosialisme Islam.
Menurut Fauzan, pemikiran ini sangat relevan untuk ditanamkan kembali kepada generasi muda di tengah melesatnya arus teknologi informasi dan pergeseran lanskap politik modern.
"Gagasan ini tidak boleh berhenti sebagai wacana intelektual semata. Kader PKB, terutama yang di legislatif, wajib menerjemahkan nilai keadilan sosial, pemerataan, dan gotong royong ke dalam produk kebijakan publik serta pengawasan anggaran daerah,” ujar Fauzan.
Anggota DPRD Jatim itu menambahkan, salah satu tolok ukur penerapannya terlihat dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi anggaran daerah harus difokuskan pada pemerataan pembangunan yang manfaatnya menyentuh masyarakat kelas bawah. [riz/mad]
