DPRD Jatim Terima Aspirasi HMI, Soroti Minimnya Peran Perempuan Madura di Politik

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - DPRD Jawa Timur menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait penguatan peran perempuan, khususnya di wilayah Madura. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar di kantor DPRD Jatim, pada Senin 27 April 2026 kemarin.

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menerima langsung perwakilan Korps HMI-Wati (Kohati) Badan Koordinasi HMI Jatim yang menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait keterlibatan perempuan di berbagai sektor.

"Intinya adalah mereka memberikan masukan terkait dengan peran perempuan dalam politik yang terjadi, khususnya di Pulau Madura," ungkap Musyafak.

Dalam pertemuan itu, HMI menyoroti masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di Madura. Mereka mendorong adanya kebijakan daerah yang mampu membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat aktif.

Menurut Musyafak, minimnya keterlibatan perempuan di Madura dipengaruhi berbagai faktor, termasuk sistem penyelenggaraan pemilu yang dinilai belum sepenuhnya mendukung keterwakilan perempuan.

"Di Madura itu peran perempuan masih sangat minim. Salah satu faktornya adalah kebutuhan akan penyelenggara pemilu yang akuntabel, berintegritas, dan transparan," jelasnya lagi.

Ia menegaskan, penerapan kuota minimal 30 persen keterlibatan perempuan harus dijalankan secara konsisten agar peluang perempuan dalam dunia politik semakin terbuka.

"Kalau kuota 30 persen itu terpenuhi, maka peluang perempuan untuk tampil sebagai tokoh politik akan semakin besar," tegasnya.

Selain itu, HMI juga mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur keterlibatan perempuan di berbagai sektor, mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi di wilayah Madura.

Usulan tersebut diharapkan menjadi payung hukum untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai lini pembangunan daerah.

"Harapannya akan muncul tokoh-tokoh perempuan yang bisa menjadi anggota DPR maupun kepala daerah, jika sistemnya semakin terbuka dan adil," lengkap Musyafak.

Ia menilai, tanpa pembenahan sistem dan regulasi yang mendukung, peningkatan keterlibatan perempuan di Madura akan sulit terwujud.

“Iya, sekarang bahkan tidak ada perempuan sama sekali di beberapa posisi, padahal sebelumnya masih ada. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama," tandasnya. [feb/mad]