Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Bojonegoro resmi dioperasikan setelah diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jawa Timur. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan pelayanan keagamaan, khususnya bagi jemaah haji dan umrah di Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/2/2026).
Kepala PLHUT Bojonegoro, H. Abdulloh Hafit, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa operasional pelayanan saat ini masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Namun begitu, pihaknya tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Abdulloh Hafit optimistis keberadaan gedung PLHUT yang telah diresmikan ini akan menjadi titik awal peningkatan kualitas pelayanan haji dan umrah di Bojonegoro. Ia juga menegaskan, gedung PLHUT terbuka untuk dimanfaatkan masyarakat selama kegiatan tersebut bersifat keagamaan dan edukatif.
"Gedung ini kami persilakan digunakan untuk kegiatan keagamaan. Harapannya, PLHUT benar-benar menjadi pusat pelayanan umat," ungkapnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Jawa Timur, H. Akhmad Sruji Bahtiar, dalam sambutannya menyoroti sejumlah kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain sistem layanan berbasis syariah, transportasi jemaah, hingga pendampingan di lapangan.
"Insya Allah ke depan akan lebih baik. Beberapa kebijakan sebelumnya memang masih belum ideal, terutama soal transportasi dan pendampingan jemaah. Saat ini terus kita evaluasi agar pelayanan lebih manusiawi dan berpihak kepada jemaah," jelasnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar kebijakan haji ke depan memungkinkan suami-istri diberangkatkan dalam kelompok yang sama, serta meningkatkan peran produk dan layanan asal Indonesia dalam operasional haji di Tanah Suci.
"Evaluasi tidak boleh berhenti pada catatan. Evaluasi harus melahirkan solusi, agar pelayanan semakin baik dan jemaah semakin nyaman," tegas Sruji.
Peresmian Gedung PLHUT Bojonegoro ini diharapkan menjadi simbol penguatan pelayanan keagamaan yang lebih terintegrasi, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meski tantangan anggaran dan kebijakan teknis masih terus diperjuangkan.
[feb/mad]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published