Menag RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren harus terus menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan hidup bermartabat. Karena itu, segala bentuk kekerasan fisik maupun seksual di lingkungan pendidikan Islam tidak boleh ditoleransi.
Wakil Menteri Agama menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam tata kelola Direktorat Jenderal Pesantren. Penataan pejabat dan pengembangan talenta, menurutnya, harus berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan praktik transaksional. Hal ini disampaikan dalam pembahasan distingsi Direktorat Jenderal Pesantren, di Bandung, Jawa Barat.