Semua desa yang mengalami kekosongan perangkat diwajibkan melakukan pengisian perangkat desa serentak. Namun desa boleh tidak melaksanakan asalkan ada alasan yang mendesak untuk tidak melakukan pengisian.
Tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 sudah mulai membuka pendaftaran. Sehingga dalam pelaksanaannya wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Setyo Hartono meminta agar berhati-hati.
Pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tidak semua desa akan melaksanakan. Pasalnya dari 419 desa di Kota Ledre, 23 desa diantaranya dipastikan tidak melaksanakan pengisian perangkat, dikarenakan sudah komplet.
Meskipun pendaftaran calon perangkat desa sudah berjalan di masing-masing desa, namun penentuan pihak ketiga dari enam perguruan tinggi (PT) belum ditentukan. Pasalnya setelah mengirim surat ke pihak ketiga tersebut, tim kabupaten masih harus menunggu pemaparan dari masing-masing PT.
Sempat simpang siur mengenai siapa calon pihak ketiga yang akan digandeng desa lewat fasilitasi Tim Kabupaten mulai ada titik terang. Hal itu muncul setelah rapat koordinasi antara Tim Kabupaten dengan perwakilan desa. Muncul enam Perguruan Tinggi (PT) yang diusulkan menjadi bakal calon pembuat soal.
Proses tahapan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini terus bergulir. Bahkan, jika dipersentase sudah mencapai 20% lebih. Namun, di tengah perjalanan sempat menghangat terkait pihak ketiga yang membuat soal.
Pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, dianggap terlalu tergesa-gesa jika melihat jadwal yang sudah ditetapkan. Dalam hearing, Senin (14/8/2017), meminta pengisian perangkat desa harus diubah atau diundur. Hal tersebut disampaikan
Keberadaan Tim Kabupaten dipastikan tidak bisa intervensi dalam proses pengisian perangkat desa serentak. Pasalnya tim yang beranggotakan eksekutif dan legislatif tersebut hanya memfasilitasi proses tersebut.
Proses pengisian perangkat desa serentak se-Kabupaten Bojonegoro terus berlanjut, termasuk penentuan pihak ketiga yang akan melaksanaan ujian. Pasalnya penunjukkan pihak ke tiga harus melibatkan tim kabupaten dan pemerintah desa setempat.
Berdasarkan masukan dan harapan beberapa pihak, termasuk Kepala Desa terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa. Membuat jadwal pengisian perangkat desa dilakukan perubahan untuk menjaring perangkat desa yang kompeten.