Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) memilih Kabupaten Bojonegoro, sebagai pilot project atau proyek percontohan penanganan kemiskinan ekstrem Nasional. Penanganan kemiskinan ekstrem ini ditarget akan tuntas pada tahun 2024 mendatang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima penghargaan atas keberhasilan dalam pengentasan Desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 dari Gubernur Jawa Timur.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) capai 3,70% per 2018 hingga 2019. Akan tetapi secara presentase turun dari 4,19% di tahun 2018 menjadi 3,70% pada tahun 2019, atau menurun 0,49 %.
erdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Selama tahun 2018 hingga 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami trend turun, berkurang sebanyak 9,30 ribu jiwa.
Sebanyak 351 juta uang hasil zakat atau hasil untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Kemenag Bojonegoro, pada 6 bulan ini yakni periode Januari hingga Juli 2019 telah disalurkan kepada yang berhak menerima zakat dan yang membutuhkannya.
Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Rani Yuninda Putri, ketika bisa terpilih bergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), khususnya di Kabupaten Bojonegoro.
Menjelang upacara 17 Agustus yang tinggal menghitung hari, para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bojonegoro menjalani latihan dengan bersemangat, Senin (12/8/2019).
Bantuan ini dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khusus di tahun 2019, ada 23 desa yang menerima, total Rp1,8 miliar dengan sasaran lebih dari 451 rumah tangga miskin.
Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jawa Timur, menyerahkan Program Penanggulangan Feminisasi di 3 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.