Langkah Pemkab memasang stiker miskin di rumah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos bertujuan untuk transpansi sekaligus memastikan bansos tepat sasaran.
Pemasangan stiker miskin bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro hampir tuntas. Yakni telah mencapai 97 persen dari 50.987 rumah KPM. Kebijakan Pemkab Bojonegoro ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan validasi, verifikasi, serta akurasi data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro berjanji segera memperbaiki data kemiskinan. Hal ini, buntut penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang disebut salah sasaran dan menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sidak tersebut, memastikan secara langsung kelayakan keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditempeli stiker “Keluarga Miskin”, Selasa (6/1/2026).
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memasang stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial menuai keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku rumah mereka dipasangi stiker tersebut, namun tidak pernah menerima bantuan sosial sebagaimana yang tertera.
Pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai pro-kontra di berbagai platform media sosial (Medsos) maupun secara langsung. Sebab, stiker tanda penerima bantuan dari pemerintah itu, disebut-sebut salah sasaran.
Stiker “miskin” mulai dipasang di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro. Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro dapat memastikan kelayakan penerima dan masyarakat turut terlibat pengawasan dan validasi program agar tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat penting untuk dasar kebijakan daerah. Data tersebut mencakup kondisi kemiskinan, pengangguran, anak tidak sekolah, kepemilikan dan luasan tanah atau sawah masyarakat, hingga data pertumbuhan ekonomi daerah.
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Pembekalan Kader Bojonegoro Membangun (KBM) Tahun 2025 di kompleks SMAN Model Terpadu (SMAN MT) dan SMPN Model Terpadu (SMPN MT) Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Senin (15/12/2025).