Category : Tag: Rups

Terlibat Dugaan Korupsi BKKD, Eks Kasatpol-PP Bojonegoro Dilimpahkan ke Kejari

Setelah sekitar satu bulan ditetapkan tersangka dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan oleh Polda Jawa Timur (Jatim). Eks. Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiarto dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Kamis (27/11/2025).

Waspada Korupsi

SE untuk Cegah Korupsi, ASN Wajib Laporkan Gratifikasi ke UPG

Langkah pencegahan tindak korupsi khususnya gratifikasi berkaitan dengan jabatan, Bupati Bojonegoro Setyo Wanoho menerbitkan dan menetapkan Surat Edaran (SE) tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kolom

Dibutuhkan Pahlawan (Anti) Koruptor

Setiap bulan November, bangsa ini selalu diajak menundukkan kepala sejenak: mengenang para pahlawan yang telah gugur demi tegaknya Indonesia merdeka. Dari Soedirman yang bergerilya di tengah hutan dengan paru-paru tinggal separuh, hingga Cut Nyak Dien yang kehilangan segalanya demi tanah Aceh tercinta.

Dugaan Korupsi BKKD

Polda Jatim Belum Surati Pemkab Bojonegoro Soal Penetapan Tersangka Kasatpol PP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro belum menerima surat penetapan tersangka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Heru Sugiarto sebagai tersangka dalam dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2021, dari Polda Jawa Timur.

Ditetapkan Tersangka Korupsi, Kasatpol PP Bojonegoro Mendekam di Sel Polda Jatim

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol-PP) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto berakhir mendekam di sel tahanan Polda Jawa Timur (Jatim), usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di Kecamatan Padangan.

Kasatpol-PP Bojonegoro Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi BKKD Padangan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bojonegoro, Heru Sugiarto ditetapkan tersangka, atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi berjamaah bersama empat kades di Kecamatan Padangan, Kamis (9/10/2025).

Desa Anti Korupsi 2025

Desa Anti Korupsi, Pemkab Bojonegoro Gelar Pelatihan Penilaian Berbasis Digital

Langkah awal penilaian perluasan Desa Anti Korupsi Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Kick Off sekaligus pelatihan aplikasi penilaian Desa Anti Korupsi. Acara dilakanakan di aula pertemuan Gedung Inspektorat Bojonegoro, Rabu (8/10/2025).

Kolom

Koruptor dan UU Perampasan Aset

Suatu hari para koruptor bangun tidur, lalu mendengar berita: “Semua harta hasil korupsi, termasuk yang dititipkan ke keluarga, rekan, atau bahkan dibungkus dalam bentuk rumah mewah dan mobil antik, bisa langsung disita negara.” Apa reaksi mereka? Bisa jadi langsung sakit perut mendadak, bukan karena maag, tapi karena ketakutan akut. Inilah inti kegelisahan para koruptor ketika mendengar soal Undang-Undang Perampasan Aset.

Oknum Kontraktor di Bojonegoro Gerilya Tawarkan Fee Tinggi ke Kades Penerima BKKD

Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 senilai lebih dari Rp600 miliar segera dicairkan ke desa. Namun, menjelang cairnya uang yang bersumber dari APBD Bojonegoro ini, diduga tak sedikit oknum kontraktor yang gerilya menawarkan fee tinggi kepada para Kepala Desa (Kades).