Selain pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU), disepakati pula antara KPU Kabupaten Bojonegoro dan pasangan calon (Paslon) terkait batasan dana kampanye sekitar Rp26 miliar.
Proses pencetakan surat suara yang akan digunakan Pilkada Kabupaten Bojonegoro 27 Juni 2018, masih menunggu kepastian foto pasangan calon (Paslon). Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro belum menerima kepastian foto yang akan digunakan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, menemukan belasan ribu data warga yang memiliki hak pilih tapi tak memenuhi persyaratan. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 13.000 orang
Memiliki generasi emas yang mengharumkan nama daerah tentu sangat membanggakan, apalagi mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah ASEAN. Pasti dalam proses itu tidaklah mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan, butuh ketelatenan, kesabaran dan jiwa pantang menyerah, selain itu apresiasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga sangatlah dibutuhkan untuk bisa memfasilitasi talenta-talenta muda agar bisa berkembang pesat.
Baru beberapa hari yang lalu putri daerah asal Kabupaten Bojonegoro, Illiyya Fairus mengharumkan nama Indonesia, dengan menjadi juara I qoriah dalam acara Ihtifal Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ASEAN tahun 2018 yang diadakan oleh Universiti Sains Islam Malaysia, Jumat-Minggu (30/3-1/4/2018).
'Buah jatuh tak jauh dari pohonnya' ungkapan pepatah yang pas disematkan untuk putri ustadz Nurul Huda, Illiyya Fairuz, yang baru saja menjadi juara I qoriah dalam acara Ihtifal Institusi Pengajian Tinggi (IPT) ASEAN tahun 2018 yang diadakan oleh Universiti Sains Islam Malaysia Jumat-Minggu (30/3-1/4/2018).
Sejak beberapa hari kemarin Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan ke masyarakat, tetapi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 tepatnya di Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, ditemukan DPS salah ketik. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah menyelesaikan temuan tersebut.
Anggota DPRD Bojonegoro, Komisi C dan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro sepakat GTT yang mendapatkan SK Penugasan diupayakan didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dikarenakan GTT sudah diakui sebagai tenaga kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengundang Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro untuk melakukan pertemuan guna mengetahui berapa jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) yang menerima SK Penugasan yang beberapa waktu lalu.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 dari Pemerintah Joko Widodo disambut baik oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Sebab, prosesnya mudah dan murah.