Rencana aksi mogok mengajar selama 6 hari yang akan dilaksanakan oleh ratusan guru honorer GTT/PTT Bojonegoro mendapat respon oleh Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro. Pihak Disdikda mengeluarkan surat imbauan agar aksi tersebut tidak dilaksanakan.
Rencana izin tidak mengajar selama enam hari yang dilakukan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) yang ada di Bojonegoro semua jejang sekolah bakal tetap dilakukan. Bahkan seluruh GTT/PTT tersebut sudah sepakat pada tanggal itu semua tidak melakukan aktivitas mengajar di sekolah masing-masing.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.
Guru Honorer K-2 Bojonegoro yang tergabung dalam Forum Komunikasi GTT/PTT K-2 Dinas Pendidikan Bojonegoro, bakal menggelar aksi damai dan audiensi demi memperjuangkan nasib K2 ke tingkat pusat melalui pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (27/9/2018) besok.
Hasil rapat pleno KPU Bojonegoro kemarin menetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan untuk Pemilu 2019 sebanyak 1.038.986 pemilih, terdiri 516.011 pemilih laki-laki dan 522.975 pemilih perempuan. Jumlah itu tersebar di 4.571 TPS.
Anggaran honorium yang diperuntukan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) K-2 dan Non K-2 di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, sebesar 23 milyar lebih belum seluruhnya diterima oleh GTT maupun PTT.
Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 kedalam berita acara tanggal 15 Agustus 2018. Namun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) Bojonegoro tetap mencermati DPT tersebut.
Keberadaan tunjangan di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, terutama untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ternyata masih disiapkan payung hukumnya. Terutama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bojonegoro.
Sempat ramai terkait kabar di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengenai tunjangan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sudah tidak ada, ternyata sejauh ini proses di tingkat kabupaten untuk mencarikan solusi konkrit masih berlangsung.
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) terus mendorong para kepala daerah untuk melindungi pegawainya dengan jaminan sosial.