Sehubungan dengan perubahan aturan Susunan Organisasi Tata Kerja ( SOTK) Pemerintah Desa (Pemdes) diberlakukan kebijakan perubahan nama perangkat sehingga perlu dilaksanakan pengukuhan kembali.
Selain ketidakhadiran tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, dalam rapat paripurna II/Penutup di ruang paripurna setempat, Senin (31/7/2017). Kepala Daerah Pemkab Bojonegoro juga belum bisa hadir dalam rapat tersebut, sehingga harus diundur pembahasannya siang ini.
Meskipun tiga orang pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, tidak menghadiri rapat paripurna II/penutup di ruang paripurna setempat, Senin (31/7/2017). Badan Kehormatan (BK) DPRD tetap mengapresiasi anggota dewan lainnya banyak yang hadir.
Dalam rapat paripurna II/Penutup DPRD Bojonegoro dengan acara penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2016, Senin (31/1/2017), tiga pimpinan DPRD tidak hadir. Ketiganya berhalangan karena ada urusan partai.
Ada sebanyak 72 perangkat desa yang kosong di Kecamatan Kanor. Jumlah tersebut yang nantinya bisa diisi masyarakat yang ingin mencalonkan perangkat desa.
Sejak Oktober 2014, Komisi VIII DPR RI secara bersama getol memperjuangkan dan mendesak Kementerian Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam agar mempercepat progress penyelesaian Tunggakan Tunjangan Profesi Guru baik PNS dan Non PNS yang belum atau sudah mendapatkan SK Inpassing pada Madrasah dan PAI Sekolah Umum.
Pemohon legalisir data diri (KTP, KK, Akta Lahir) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro meningkat.
Menjelang pendaftaran penerimaan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, peserta kursus komputer di Kabupaten Bojonegoro mulai naik.
ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Asosiasi Sosial dan Kesejahteraan Sosial (Ademos) melakukan sosialisasi Program Aksi Kemitraan Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Patradaya). Rabu, (26/7/2017) di Desa Jampet dan Tengger, Kecamatan Ngasem.
Tidak hanya meminta Direksi PD BPR Bojonegoro diganti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta modal dihentikan. Pasalnya BUMD Pemkab Bojonegoro itu minim target.