Gaduh atas salah satu program televisi nasional, Trans7, mengundang kemarahan banyak pihak, terutama dari kalangan santri, kiai, PBNU, hingga Pondok Pesantren (Ponpes). Seperti disampaikan KH. Anwar Zahid, da'i kondang saat mengisi pengajia
Suatu malam di lini masa X (Twitter), sebuah tagar mendadak meledak dan menyalip tren hiburan: #BoikotTrans7. Awalnya saya kira cuma tagar biasa -mungkin karena artis salah bicara atau gosip infotainment. Tapi setelah saya telusuri, ternyata ini bukan perkara selebritas, melainkan perkara marwah pesantren. Ya, sebuah program berjudul Xpose Uncensored di Trans7 menampilkan potongan tayangan yang menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo dan beberapa pesantren lain.
Kementerian Agama mengumukmkan hasil Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) tingkat provinsi. Total ada 484 siswa yang lolos seleksi dan meraih tiket OMI tingkat Nasional, beberapa hari kemarin. OMI tingkat provinsi berlangsung pada 2 – 3 Oktober 2025. Ajang ini digelar secara serentak di 555 titik lokasi di seluruh provinsi dan diikuti 15.474 siswa.
Tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren dan tokoh-tokoh yang dimuliakan kalangan Hahdliyin, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan akan menempuh jalur hukum.
Tayangan di salah satu program televisi nasional, Trans7, disayangkan oleh Syekhermania dan Jamaah Sor Tower (JST) Bojonegoro. Sebab, tayangan itu dinilai mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta menyebarkan informasi menyesatkan terkait Pondok Pesantren.
Tayangan di salah satu program televisi nasional, Trans7, disorot Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, yang dinilai mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta menyebarkan informasi yang menyesatkan terkait kehidupan di pondok pesantren.
Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kabupaten Bojonegoro mengecam keras pemberitaan salah satu stasiun televisi nasional, Trans7 (Trans Corp), yang dinilai telah membuat narasi menjatuhkan marwah Pondok Pesantren (Ponpes) dan ulama. Kecaman tersebut disampaikan menyusul beredarnya tayangan yang memotong konteks pernyataan KH. Anwar Manshur Lirboyo, sehingga menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Kenapa harus ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren? Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memberi perhatian khusus pada pembentukan Ditjen Pesantren. Wamenag menilai tiga fungsi pesantren sebagaimana diatur dalam undang-undang No 18 tahun 2019 tidak cukup lagi dikelola hanya oleh satuan kerja setingkat eselon II atau direktorat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan perlu ada ketentuan terkait standar bangunan agar peristiwa gedung ambruk di Pesantren Al Khoziny tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Agar bisa melihat Kabupaten Bojonegoro lebih luas dari berbagai sisi, kalai ini InfoLimo Bojonegoro akan mengulas lima Pondok Pesantren (Ponpes) terbesar di Kota Ledre.