Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2019 di seluruh Indonesia dipastikan naik 5 persen, tidak terkecuali PNS yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kenaikan tersebut guna meningkatkan kinerja PNS agar lebih maksimal.
Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memperjuangan nasib K2, termasuk melakukan kontrol terkait pelaksanaan CPNS 2018 di Kota Ledre terus dilakukan. Sehingga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dimungkinkan akan mengevaluasi permasalahan yang terjadi di daerah-daerah.
Selain mendengarkan keluh kesah K2 di Kabupaten Bojonegoro terkait syarat perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dianggap tidak memihak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berupaya melakukan langkah nyata. Salah satunya dengan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan banyak peserta yang tak lulus dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018. Dari sekitar 2,7 juta peserta, baru 3% yang lulus tahap SKD.
Setelah tahapan pendaftaran CPNS 2018, apabila lolos verifikasi administrasi maka tahapan selanjutnya yang harus dilalui adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Setelah pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui website https://sscn.bkn.go.id/ ditutup pada 15 Oktober 2018 kemarin, hari ini, Minggu (21/10/2018), sudah bisa diketahui siapa nama-nama yang lolos seleksi administrasi. Termasuk para pelamar yang mendaftar di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam rangka pemantapan materi yang berkaitan tentang hukum, mahasiswa Prodi PPKn IKIP PGRI Bojonegoro belajar langsung di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro mulai 15 Oktober hingga 9 November 2018.
Sebagai langkah untuk sinergitas antar instansi kementerian serta mempermudah pelaksanaaan tes seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS akan menyinkronkan sistem CAT BKN dan CAT UNBK yang akan dijadikan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018.
Meskipun pemerintah kabupaten Bojonegoro, DPRD dan stekholder lainnya sudah mengupayakan, tetapi kegelisahan kategori II (K2) yang belum terjawab, karena tergantung kebijakan pusat. Sehingga solusi yang dirasa tepat, pemerintah pusat harus memberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib K2, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bojonegoro. Apalagi, pelaksanaan CPNS yang dianggap tak memihak para guru honorer K2 merupakan kewenangan pusat.