Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro luncurkan aplikasi SIAP Desa (Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa) yang ditujukan sebagai pengelolaan data pemerintahan di tingkat desa.
Sebelumnya pemutakhiran data berbasis Suistanable Development Goals (SDGs) Desa per 30 Mei 2021 pukul 02.00 WIB, Kabupaten Bojonegoro sukses menempati urutan kedua se - Jawa Timur dengan presentase 76,17%. Dari 1.301.635 jumlah penduduk Bojonegoro telah menyelesaikan sebanyak 991.449 penduduk.
Bupati Bojonegoro menegaskan agar seluruh lapisan masyarakat semakin memperketat protokol kesehatan (prokes). Sosialisasi masif ini dilakukan akibat ditemukannya kasus covid-19 varian baru di Kabupaten Bojonegoro.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 2. Tahun 2015 tentang status Desa yakni, Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri atas desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.
Kabupaten Bojonegoro masuk dalam 5 besar Nasional terbanyak jumlah Desa Mandiri di tahun 2021 untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Yakni tercatat sebanyak 103 Desa di Kabupaten Bojonegoro pada urutan pertama, di susul Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebanyak 96 Desa Mandiri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur sebanyak 89 Desa Mandiri, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebanyak 86 Desa Mandiri dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur sebanyak 86 Desa Mandiri.
Suistanable Development Goals (SDGs) Desa merupakan program baru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang bertujuan sebagai pengumpulan serta pemutakhiran data.
Dalam penyelesaian pendataan SDG's (Sustainable Development Goals) Desa di Kabupaten Bojonegoro, Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk mencatatkan diri sebagai juara desa tercepat. Hal tersebut ditandai dengan Musdessus (Musyawarah Desa Khusus) yang dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin.
Sistem Administrasi Pemerintahan Desa (SIMANIS-DESA) Provinsi Jawa Timur adalah merupakan aplikasi berbasis web yang diperuntukan untuk melakukan pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa, pada Buku Register Pemerintahan Desa. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Badan Kerjasa Antar Desa (BKAD) se-Kabupaten Bojonegoro (22-23/2/2020), dilaksanakan Forum Group Discusion (FGD).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima penghargaan atas keberhasilan dalam pengentasan Desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 dari Gubernur Jawa Timur.