Pesta demokrasi masyarakat Bojonegoro yang akan dilaksanakan bulan Juni 2018 mendatang, dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023, diharapkan semua masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, tidak terkecuali anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro.
Sesuai amanat organisasi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bojonegoro tetap mendukung Anna Muawanah. Pasalnya sesuai jaring aspirasi yang dilakukan, PCNU mengadokomodir dan kepentingan warga Nahdliyin yang sepakat mendukung pengurus PP (Pimpinan Pusat) Muslimat tersebut.
Pembinaan guru madrasah yang sekiranya akan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan Kabid Pendma Provinsi Jatim, serta Anggota DPR RI dari Komisi VIII pada Jumat (26/1/2018) akhirnya batal. Meski begitu pembinaan tersebut tetap berjalan.
Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Bojonegoro, potensi konflik dimungkinkan saja terjadi. Sehingga Foum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro berkomitmen bersama untuk menjaga stabilitas daerah.
Dari empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan bertarung di Pilkada Bojonegoro 2018, pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto tercatat paling tajir atau memiliki harta melimpah dibanding pasangan lain. Itu terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.
Kampanye di media sosial (Medsos) dimungkinkan akan dilakukan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, tetapi akun Medos para calon tersebut harus terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro. Meskipun KPU tidak membatasi jumlah Medsos yang digunakan Paslon untuk berkampanye di dunia maya itu.
Menjelang pelaksanaan Pilkada 2018, berbagai upaya dan persiapan dilakukan Polres Bojonegoro, untuk menciptakan Pilkada yang aman dan kondusif. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kendaraan dinas (Randis) baik itu roda empat maupun roda dua yang dipakai anggota.
Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro tidak mau lengah dalam proses tahapan Pemilukada di Kota Ledre. Sehingga Panwaskab secara intensif memberikan pembekalan dan pengawarahan para pengawas di tingkat kecamatan maupun desa.
Sesuai Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang lokasi yang dilarang untuk atribut. Banner sosialisasi minimal harus berjarak lebih dari 10 meter dari sekolah.