Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Semakin dekatnya masa Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro kembali mencermati usulan-usulan publik mengenai Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). KPU Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan bahan untuk diusulkan ke KPU RI.
Menjadi pemilih pemula harus selektif dan bertimbangan matang dalam menentukan pilihan. Sehingga untuk menjadi pemilih cerdas, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama - Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU) Kabupaten Bojonegoro belajar banyak hal terkait kepemiluan.
Pesta demokrasi masyarakat Bojonegoro yang akan dilaksanakan bulan Juni 2018 mendatang, dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023, diharapkan semua masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, tidak terkecuali anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro.
Sesuai amanat organisasi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bojonegoro tetap mendukung Anna Muawanah. Pasalnya sesuai jaring aspirasi yang dilakukan, PCNU mengadokomodir dan kepentingan warga Nahdliyin yang sepakat mendukung pengurus PP (Pimpinan Pusat) Muslimat tersebut.
Pembinaan guru madrasah yang sekiranya akan dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan Kabid Pendma Provinsi Jatim, serta Anggota DPR RI dari Komisi VIII pada Jumat (26/1/2018) akhirnya batal. Meski begitu pembinaan tersebut tetap berjalan.
Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Bojonegoro, potensi konflik dimungkinkan saja terjadi. Sehingga Foum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro berkomitmen bersama untuk menjaga stabilitas daerah.
Dari empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan bertarung di Pilkada Bojonegoro 2018, pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto tercatat paling tajir atau memiliki harta melimpah dibanding pasangan lain. Itu terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.
Kampanye di media sosial (Medsos) dimungkinkan akan dilakukan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, tetapi akun Medos para calon tersebut harus terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro. Meskipun KPU tidak membatasi jumlah Medsos yang digunakan Paslon untuk berkampanye di dunia maya itu.