Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bojonegoro, tahun 2019 ini telah menyediakan untuk pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 20.000 ribu blangko. Saat ini animo pemohon untuk pembuatan pencetakan KIA setiap harinya mencapai 25 KIA.
Dugaan pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah Kota Ledre yang dinilai tidak netral dalam Pemilu 2019, dianggap tidak memenuhi unsur formil dan materil lantaran minim alat bukti.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro mencetak 50 KTP elektronik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Bojonegoro.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro kembali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019. Kali ini sebanyak 405 APK ditertibkan Bawaslu.
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kian dekat, tinggal sekitar 3 bulan lagi masa pencoblosan yaitu pada 17 April. Namun di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro hingga kini belum ada sosialisasi terkait pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menyoroti Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pamilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Sebab, hal tersebut juga akan dilaporkan ke pusat.
Pemilihan Umum (Pemilu) kian dekat dan Data Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersiap-siap memperebutkan kursi di masing-masing Dapil mereka.
Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro dalam menjaga hak pilih terus dimaksimalkan. Mulai komunikasi intens dengan KPU, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Disdukcapil Bojonegoro.
Sepuluhan orang yang mengatasnamakan LS) Tikus Pithi Hatana Baris mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (3/1/2019).
Pada 17 April 2019 ini, Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota untuk periode 2019-2024.