Seluruh surat suara untuk Pemilu 2019, baik Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD seluruhnya sudah datang. Terakhir adalah surat suara untuk DPR RI dan DPR Provinsi diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Jumat (15/3/2019) dini hari.
4 Pilar kebangsaan merupakan tiang penyangga yang kokoh agar masyarakat Indonesia Nyaman, Aman, Tentram dan Sejahtera. Oleh Karenanya Pilar kebangsaan Indonesia yang berupa belief system harus dapat menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Kamis (14/3/2019) siang menerima Suara Suara (SS) untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Surat Suara (SS) Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres).
Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, baru 4 parpol di Bojonegoro yang sudah mengirimkan daftar nama saksi ke Bawaslu setempat, yakni Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKS.
Untuk membangun demokrasi dan profesionalisme prajurit, Kodim 0813 Bojonegoro menggelar Pembinaan Netralitas TNI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, di Gedung Ahmad Yani, Makodim setempat, Selasa (12/3/2019).
Sebanyak 156 desa di 27 kecamatan di Bojonegoro bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II pada 26 Juni 2019 mendatang.
Seluruh anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 bersumber dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro mulai mendistribusikan Logistik Surat Suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pendistribusian tersebut mulai tanggal 5 hingga 9 Maret 2019 di masing-masing dapil.
Sebanyak 156 desa di 27 kecamatan di Bojonegoro bakal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang II pada 26 Juni 2019 mendatang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro harus bekerja ekstra, karena banyaknya pelanggaran yang ditangani. Terutama pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) mencapai ribuan yang melanggar pemasangannya.