Kabupaten Bojonegoro pada pertengahan tahun 2018 bakal mempunyai pemimpin baru. Bupati dan wakil bupati baru itu, akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan nasib masyarakat Kota Ledre ke depannya, walapun Bojonegoro mempunyai pengeboran minyak dan gas yang besar.
Jelang akhir jabatan, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengundang para pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk berpamitan, sekaligus mengucapkan banyak terima kasih kepada para pegawai yang selama ini turut membantunya dalam melaksanakan roda pemerintahannya, Minggu (11/3/2018).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaunching Gerakan Desa Rasa Kota, Selasa (27/2/ 2018). Bertempat di Pendopo Malowopati Bojonegoro, hadir pada kesempatan itu, Kepala Desa, Camat, serta Kepala Sekolah se Bojonegoro dan perwakilan operator lapangan Migas Banyuurip, Exxonmobil Cepu Limited (EMCL).
Para kontraktor yang menuntut haknya karena belum dibayar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, dengan mengadakan demontrasi di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Kamis (22/2/2018), dijanjikan DPU akan dibayar akhir bulan ini.
Puluhan kontraktor yang ada di Kabupaten Bojonegoro mendomo kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Kamis (22/2/2018), untuk menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membayar hutang proyek yang sudah dikerjakan.
Meskipun ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dil ingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dipindah tugas. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada mutasi lagi, sebelum akhir jabatan bupati periode ke dua ini.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari Hotel Griya Dharma Kusuma 2017 cukup jauh dibanding target. Selama setahun hotel milik pemkab itu hanya menyumbangkan Rp.19 juta, padahal terget PAD yang dibebankan Rp.500 juta.
Hotel Griya Dharma Kusuma resmi mengantongi sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Usaha Perhotelan (LSUP). Penyerahan sertifikat hotel bintang 3 di hall GDK diterima langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono dari Ketua LSUP Devys Mutik Langgeng, Rabu (7/8/2018).
Warga Desa Sukorejo, Kabupaten Bojonegoro menolak keberadaan usaha karaoke di Kafe Yes hingga surat izinya keluar. Diharapkan, dengan kejadian ini pemilik usaha tempat karaoke maupun kafe di Bojonegoro menyelesaikan perizinan terlebih dahulu sebelum beroperasi.
Tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pajak pendirian usaha di Bojonegoro dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.