Pengurus Daerah Majelis Ulama Indonesia (PD MUI) Kabupaten Bojonegoro masa khidmat 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara khidmat di Gedung Angling Darma Pemkab Bojonegoro, Selasa (30/12/2025).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) menuntaskan rekonstruksi 27 ruas jalan kabupaten dengan konstruksi rigid beton sepanjang sekitar 33 kilometer sepanjang tahun 2025 ini.
Sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/449/KEP/412.013/2025 tertanggal 15 Desember 2025, inilah susunan lengkap Forkom BUMDesma Lembaga Keuangan Desa “Angling Dharma” Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030
Pemkab Bojonegoro mengukuhkan Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) bersama Lembaga Keuangan Desa “Angling Dharma” Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada Senin (29/12/2025) di Gedung Angling Dharma, dan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro, Sabtu (27/12/2025) pagi begitu penuh oleh santri Majelis Pembina TPQ An-Nahdliyah Kabupaten Bojonegoro.
Nama Kaila Huril Aini, santri TPQ An-Nuur Desa Sarangan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, disebut pembawa acara untuk maju ke atas panggung utama di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro, Sabtu (27/12/2025) pagi.
Ratusan santri yang khatam Qur'an dari Majelis Pembina TPQ An-Nahdliyah Bojonegoro, diwisuda, Sabtu (27/12/2025) pagi. Kegiatan berlangsung di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro pada tahun 2026 resmi mengalami kenaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMK Bojonegoro sebesar Rp 2.685.983 atau sekitar Rp 2,6 juta, naik sekitar Rp 160 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi. Untuk tujuan itu, secara resmi Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi selama momentum perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.