Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan hari ini, Rabu, (21/ 11/2018) di Aula Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, dimulai tidak tepat waktu alias molor,karena anggota Dewan yang hadir belum memenuhi kuorum atau jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan harus hadir dalam rapat .
Setelah melalui proses pembahasan, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro akhirnya disahkan, Jumat (28/9/2018). Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, disepakati Rp3,6 triliun lebih.
Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-73 besok 17 Agustus 2018, DPRD Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo, Kamis (16/8/2018). Kegiatan yang mengundang seluruh lintas sektoral di ruang Paripurna DPRD itu berlangsung khidmat.
Hari ini, Rabu (4/7/2018) digelar rapat paripurna terkait nota penjelasan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Suyuthi. Setelah peserta rapat mencapai kourum, rapat dimulai dengan pembahasan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Selain ketidakhadiran tiga pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, dalam rapat paripurna II/Penutup di ruang paripurna setempat, Senin (31/7/2017). Kepala Daerah Pemkab Bojonegoro juga belum bisa hadir dalam rapat tersebut, sehingga harus diundur pembahasannya siang ini.
Meskipun tiga orang pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro, tidak menghadiri rapat paripurna II/penutup di ruang paripurna setempat, Senin (31/7/2017). Badan Kehormatan (BK) DPRD tetap mengapresiasi anggota dewan lainnya banyak yang hadir.
Dalam rapat paripurna II/Penutup DPRD Bojonegoro dengan acara penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2016, Senin (31/1/2017), tiga pimpinan DPRD tidak hadir. Ketiganya berhalangan karena ada urusan partai.